Usulan Pemerintah Revisi UU Pemilu Bentuk Praktik Diskriminasi Hukum

Jakarta – Draft usulan revisi undang-undang Pemilu yang akan segera di gulirkan pemerintah untuk di bahas di DPR memancing raksi pro dan kontra di antara berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, praktisi Hukum konstitusi Effendi Syahputra ikut menilai negatif ide usulan revisi yang menyangkut pelarangan pencapresan dan cawapres untuk partai politik baru.

“Usulan pemerintah soal Parpol baru belum bisa jadi capres selain bentuk kegagalan memahami mengenai arti konstitusi dari PEMILU, juga sebagai bentuk praktik diskriminasi dalam hukum, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip equality before law yang merupakan wajib di negara demokrasi seperti Indonesia,” tegas Effendi.

Politisi muda Partai Perindo ini juga mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengatur mengenai tafsir diskriminasi hukum ini dalam sebuah putusannya, sehingga sangat dimungkinkan pula MK akan menanggap ini inkonstitusional bila nanti menjadi produk Undang-undang yang akan di uji materikan oleh pihak-pihak yang dirugikan.

“Diskriminasi dapat dipahami sebagai tindakan memperlakukan secara berbeda terhadap suatu hal yang sama, berkaca dari usulan pemerintah soal UU Pemilu jelas ada perlakuan yang beda terhadap sesuatu hal yang sama, dalam hal ini Pemilu yang merupakan ajang untuk memilih anggota DPR dan Presiden Wakil Presiden, namun Parpol hanya bersama-sama untuk pemilihan DPR sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil ada perlakuan yang berbeda, ini jelas suatu Praktik diskiriminasi dalam Hukum, dan pasti inkonstitusional,” jelas Effendi yang pernah sukses menggugat revisi UU Pemilu 2012 lalu.

Effendi juga mengingatkan baik pemerintah maupun DPR ketika membentuk UU mengenai Pemilu yang baru hendaknya mengamalkan apa uang tertuang dalam UUD sebagai dasar konstitusi Indonesia.

“Harus baca lagi pasal 28 UUD 45, disitu jelas kok disebut semua orang harus di perlakukan adil, di perlakukan sama, termasuk wajib mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, tanggung jawab negara itu, dan parpol sebagai recht person sama saja sifat nya dengan individu, yaitu sama-sama sebagai entitas hukum,” papar Effendi yang juga merupakan Ketua Umum Organisasi sayap kepemudaan Partai Perindo tersebut.