Saatnya Caleg Menjabat Tangan Rakyat

Pemilu legislatif adalah sebuah “kenduri politik” besar yang diselengarakan oleh Negara tiap setengah dasawarsa. Disana tersirat dua harapan, harapan yang pertama adalah perbaikan sebuah kehidupan sosial rakyat dan harapan yang kedua adalah kekuasaan sebuah partai politik. Dalam pertarungan demokrasi idiom kekuasaan adalah hal yang sah, kekuasaan dan harapan perubahan seperti sisi mata uang dalam kontestasi pemilu. Tinggal bagaimana mengelola kekuasaan untuk melunasi mimpi-mimpi perubahan rakyat.

Pekan lalu saya diundang sebagai narasumber dalam sebuah forum diskusi disebuah radio swasta dikota Medan, sebuah topik hangat dalam kaitan Pemilu Legislatif 2014 dibahas dalam diskusi ini, topik ini mengenai perbedaan pandangan atas sebuah aturan main baru yang diputuskan oleh KPU, yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye. Kurang lebih peraturan ini menetapkan soal pelarangan penggunaan baliho atau billboard dan spanduk sebagai media kampanye para caleg.

Keputusan ini memang menuai pro dan kontra, baik yang melibatkan Partai peserta Pemilu, penyelenggara pemilu, maupun pelaku usaha bidang advertising/periklanan yang mau tidak mau langsung bersinggungan dengan “bisnis” alat peraga kampanye yang laris digunakan para caleg untuk bersosialisasi tersebut, tentunya semua dengan segala argumentasi rasional masing-masing. Tak pelak salah satu sahabat saya, seorang petinggi partai peserta pemilu menyatakan bahwa itu aturan tersebut telah melanggar hak politik. Menurut saya sikap politik sang petinggi parpol tersebut dalam hal ini mencitrakan seolah-olah baliho dan billboard adalah satu-satunya media sebagai alat kampanye pemilu yang menentukan terpilih atau tidaknya seorang legislator. Atau mungkin ada kekhawatiran para politisi dari melempemnya strategi politik pencitraan menjelang pemilu legeslatif 2014.

Secara pribadi saya menyadari sebagai calon petarung dalam arena pemilu legeslatif, media baliho dan billboard adalah salah satu jurus pamungkas yang bisa membombardir preferensi pemilihan publik dalam strategi pencitraan. Kendati begitu sebagai petarung sekaligus politisi yang mneklaim diri pejuang rakyat, kita mesti menyadari bahwa pencitraan bukanlah satu-satunya yang menentukan menang dan kalahnya dalam sebuah pertandingan demokratis. Para caleg yang nantinya duduk sebagai legislator sejatinya adalah pekerja untuk rakyat dan berpolitik juga untuk rakyat sebagaimana yang dicontohkan oleh para founding father kita dahulu, atau dalam bahasa yang paling sederhana ‘kuli rakyat’. Maka rakyat adalah para tuan kepentingan ketika kita duduk dan terpilih sebagai legislator.

Pemula Vs Incumbent

Bgai saya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 adalah sebuah langkah positif untuk membatasi penggunaan alat peraga kampanye Baliho dan billboard. Keputusan ini harus bisa dipahami berazaskan keadilan dari segi pendanaan kampanye. Kita tahu menyewa sebuah billboard dijalan-jalan utama demi memampang wajah dan slogan politik para caleg tidaklah murah. Artinya hanya para caleg yang memiliki kemampuan dana kuat yang akan menggunakan alat peraga baliho atau billboard. Secara umum para petahana/incumbent jelas lebih siap dan mampu menggunakan media ini, karena bisa dikatakan sudah memiliki pundi-pundi dana yang cukup untuk melakukan kampanye besar-besaran, dan tentu kita juga tahu hampir 90 persen petahan/incumbent Anggota DPR RI saat ini kembali maju dalam pertarungan Pemilu Legislatif 2014 ini.

Sebagai caleg muda dan petarung pemula tentu saya mendukung peraturan KPU dengan alasan keadilan berkompetisi para caleg. Peraturan ini tidak membuat saya merasa dibatasi dalam ruang kampanye, justru ini menjadi tantangan yang harus dikerjakan untuk meyakinkan rakyat bahwa saya cukup layak menjadi wakil mereka di DPR-RI. Saya hanya bergantung pada kerja-kerja politik kongkrit ke basis rakyat. Sebagai politisi muda dengan segala keterbatasan yang ada, satu-satunya yang saya andalkan adalah kecepatan,  memaksimalkan energi dan pikiran tentunya, karena ada begitu banyak harapan yang diberikan calon konstituen kepada kita.

Bagi saya, dengan momentum peraturan KPU baru sekaranglah saatnya para calon ‘kuli rakyat’ menjabat tangan rakyat dan bertatap muka serta mendengar keluhan dari mereka langsung face by face. Mulai bekerja untuk kepentingan rakyat, mendengar langsung harapan-harapan rakyat untuk terus kita ingat dan kita tepati serta tunaikan ketika terpilih nanti.

Peraturan ini juga menjadi tantangan para politisi incumbent yang tidak boleh hanya mengandalkan sebuah pencitraan belaka. Aturan ini tentu akan membuat para incumbent lebih rajin bertemu rakyat yang akan diwakilinya kelak, sehingga pada akhirnya rakyat tidak membeli kucing dalam karung. “Berhentilah berharap terpilih menjadi wakil rakyat, jika rakyat tidak pernah bertemu anda.” Secara otomatis para incumbent juga harus diuji kembali terhadap basis konstituennya. Apakah setelah satu periode para konstituennya kembali memilih mereka. Atau justru para konstituennya menemukan calon lain yang dianggap lebih representatif mewakili mereka.

Maka dengan konstruksi berfikir seperti itu peraturan KPU soal pelarangan baliho dan billboard bukanlah sebuah hambatan dalam melakukan kampanye politik. Segi positif lain juga terhadap estetika tata ruang dan lingkungan. Tentu harapannya peraturan ini bisa kembali membuat kota-kota di Indonesia lebih sedap dipandang mata dan jauh dari kesan “Hutan Baliho” atau “Belantara Spanduk” yang selama ini sadar maupun tidak pemandangan publik dibajak oleh suatu kepentingan kampanye politik.

Pentingnya Pengawasan
 
Meski secara sikap politik saya mendukung peraturan ini, namun ada catatan penting untuk para pemangku kepentingan penyelengara pemilu baik itu KPU maupun BAWASLU sebagai pengawas pemilu. Penertiban ini juga tidak mudah begitu saja. Bawaslu sampai Panwaslu tingkat kecamatan harus memiliki keberanian dan integritas untuk menegakkan peraturan ini. Panwaslu secara utuh harus berkomitmen untuk mentertibkan para caleg yang melanggar peraturan ini.

Selain itu Panwaslu diharapkan berkerjasama dengan pemerintahan provinsi maupun kota dalam upaya penertiban PKPU no 1 2013 ini. Sebagai contoh dikota Medan, tenyata masih banyak caleg-caleg yang membuat baliho tanpa izin ditempat-tempat fasilitas umum, sosial dan ibadah. Pemerintah dalam hal ini Polisi Praja juga tidak mampu berbuat banyak karena caleg-caleg yang memasang baleho dan spanduk-spanduk liar itu umumnya adalah para “penguasa” atau tokoh-tokoh yang disegani diwilayah tersebut, sehingga sikap-sikap permisif seperti ini yang akhirnya membuat aturan ini hanya tinggalah sebuah aturan yang terkesan sambil lalu saja.

Polemik seperti ini yang harus bisa dijawab oleh para pemangku kepentingan penyelengara, pengawas pemilu dan pemerintahaan setempat. Sehingga semangat keadilan yang melandasi pembentukan Peraturan ini tidak lagi dicederai hanya karena tidak tegasnya para Panwaslu maupun Pemerintah Daerah setempat. Sehingga aturan main dan hukuman pelanggaran berlaku adil kesemua caleg. Peraturan yang baik tidak akan bernilai ketika pelaksanaannya justru berbanding terbalik dengan apa yang diatur. Dalam situasi seperti ini hanya keberanian dan integritas lah yang perlu dibuktikan.