“REFLEKSI AKHIR TAHUN PEMUDA PERINDO 2015 : EVALUASI TATA KELOLA INDONESIA “

Rezim Nawacita JOKOWI JK telah berusia lebih satu tahun. Dalam bentangan waktu satu tahun lebih ini pemerintah telah berupaya melakukan tugas- tugasnya, termasuk mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di bumi nusantara. Sebagai bagian dari komponen anak bangsa yang ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa yang lebih baik, serta pula menginginkan pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam menjalankan mandat rakyat yang diberikan kepadanya, Pemuda Perindo berkewajiban untuk menyampaikan evaluasi, pandangan dan rekomendasi kepada Presiden Jokowi beserta pemerintahan yang dipimpinnya. kami akan memberikan apresiasi dan penghargaan jika yang dilakukan pemerintah positif dan menghasilkan capaian nyata. Sebaliknya kami juga akan memberikan koreksi dan menyampaikan hal-hal yang gagal diselesaikan dengan baik oleh rezim pemerintah Jokowi JK.

Secara politik dalam kajian eksternal, era Jokowi-JK relatif stabil. Tidak ada gangguan politik yang menghambat pekerjaan pemerintahan Presiden Jokowi. Berbeda dengan era pemerintahan Presiden SBY, saat ini parlemen, pers dan komunitas elit bersikap “soft” terhadap Presiden Jokowi. Ketegangan politik menyusul terbentuknya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di parlemen, termasuk drama pemilihan pimpinan MPR & DPR yang menyertainya, telah mereda. Kondisi ini tentu merupakan modal berharga bagi pemerintah untuk dapat mengemban tugas-tugasnya dengan baik.

Dalam aspek Politik internal, kami melihat adanya dinamika tertentu di internal pemerintah dan kekuasaan. Terlihat nyata adanya hubungan yang tidak mudah di antara “key players” dalam lingkar kekuasaan, yang bagaimanapun akan menghambat soliditas dan efektifitas pekerjaan pemerintah secara keseluruhan. Sementara itu, setahun ini justru terjadi perpecahan di sejumlah partai politik. Publik mencermati berkaitan dengan kemelut yang terjadi di kalangan partai politik tersebut, pemerintah dan kekuasaan terbaca melakukan intervensi. Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi, karena pemerintah seharusnya menghormati kedaulatan dan otonomi partai-partai politik serta tidak menciderai nilai-nilai demokrasi dan ketentuan perundangan yang harus kita junjung tinggi.

Dalam dimensi Hukum dan Keadilan, Periode awal pemerintahan Presiden Jokowi diwarnai dengan ketegangan dan benturan antar penegak hukum, yaitu antara KPK dengan Polri. Meskipun penanganan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kurang cepat dan kenyataannya berlarut-larut, akhirnya bisa diatasi. Sungguhpun demikian, publik menilai ada sejumlah pekerjaan rumah yang kelak harus dituntaskan seperti penegakkan hukum bagi penjahat hutan yang menimbulkan bencana lingkungan (asap)dan pemburu rente dunia tambang, pemberantasan korupsi sistemik di departemen, BUMN dan pemerintahan daerah, serta memblok upaya berbagai anasir yang berupaya melemahkan institusi penegakkan hukum

Pada Aspek keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat, kejadian yang muncul masih bernuansa konflik komunal, contohnya yang terjadi di Tolikara Papua dan Singkil Aceh, hal ini mesti mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Kami melihat dan merasakan bahwa situasi politik di Papua saat ini kurang kondusif bagi penjagaan kedaulatan negara, terlebih kasus Freeport gate dan papa minta saham cukup mendinamisir situasi politik nasional. Sementara di Aceh, Pemilihan Gubernur mendatang juga memiliki potensi konflik yang lebih tinggi.

Terhadap isu Pendidikan Bela Negara yang sempat menjadi perdebatan dan polemik di kalangan masyarakat, kami berpendapat agar semuanya didasarkan pada konstitusi dan undang-undang pertahanan, serta sistem dan tatanan yang berlaku di negara demokrasi. Penggunaan anggaran yang besar mesti dibicarakan dengan DPR RI secara seksama agar bisa dijaga ketertiban, transparansi dan akuntabilitasnya. Juga mesti dikaitkan dengan kemampuan perekonomian negara untuk mendukungnya.

Dalam dimensi ekonomi, Realitas yang ada dewasa ini adalah terjadinya pelambatan ekonomi Indonesia berikut segala implikasinya, kondisi demikian menyebabkan pandangan kami dan public rezim nawacita ini tidak mampu mengendalikan situasi ekonomi nasional ke arah yang lebih baik. Kurs rupiah ambruk, daya beli masyarakat menurun, harga bahan pokok naik dan hal lain yang memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh baik faktor eksternal maupun internal, namun juga di pengaruhi oleh leadership Jokowi yang Nampak kian lemah

Untuk itu kami Pemuda Perindo menyarankan kepada pemerintah agar lebih serius dalam menangani fundamental dan isu ekonomi. Paling tidak ada 7 hal yang mesti dikelola dan diatasi oleh pemerintah ke depan ini, yaitu : pertumbuhan yang melambat (growth), stabilitas harga yang terganggu (inflasi), terjadinya PHK dan meningkatnya pengangguran (unemployment), melemahnya nilai tukar rupiah (currency), kemampuan dan efektifitas APBN & APBD (fiscal), meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2015 ini (poverty), serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha (trust).

Pada dimensi Kesejahteraan rakyat, Meskipun taraf hidup rakyat yang berbasiskan petumbuhan ekonomi yang berkeadilan bukan satu-satunya indikator atas tingkat kesejahteraan rakyat, tetap saja hal itu amat penting untuk dipenuhi dan ditingkatkan. Jika rakyat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, pastilah ia tidak lagi berada dalam kategori miskin. Kenyataan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan tahun ini harus disadari oleh Presiden Jokowi dan pemerintah, bahwa kesejahteraan rakyat kita juga mendapatkan tekanan. Kenaikan harga BBM, tariff listrik, tariff jalan tol dan kenaikan lainnya telah menurunkan daya beli masyarakat kita.

Dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi sekarang ini berikut dampak & implikasinya, telah menimbulkan kesulitan hidup bagi sebagian besar rakyat kita. Oleh karena itu, disamping ekonomi mesti dipulihkan kembali, maka bantuan pemerintah terhadap rakyat yang mengalami kesulitan hidup mesti diberikan. Jika program-program penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya banyak di era sebelumnya sebagian telah dikurangi atau bahkan ditiadakan, pemerintah perlu memikirkan program serupa untuk meringankan beban rakyat serta meningkatkan daya belinya, sehingga akhirnya bisa membeli barang dan jasa yang mereka perlukan sehari-hari.

Melihat kondisi bangsa yang kian mengalami keterpurukan, perlu adanya evaluasi terhadap proses perjalanan berbangsa dan bernegara. Medium yang ingin bangun dalam refleksi akhir tahun kami ini adalah untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan proses pengelolaan negera bangsa, forum ini bukan menjadi ajang penghakiman terhadap kegagalan pemerintah mewujudkan janji janji kampanye nya, namun lebih kepada pembentukan ruang demokrasi, kritik otokritik dan sarana untuk memberikan koreksi serta masukan

Desember 2015
Salam
Effendi Syahputra
Ketua Umum DPP Pemuda Perindo