Harga Daging Masih Mahal, Pemerintah Harus Gerak Cepat

Medan, (Analisa). Harga daging di pasaran masih berada di atas Rp80.000. Operasi pasar yang digelar pemerintah untuk mengintervensi harga daging dan sembako masih belum efektif.

“Pemerintah harus gerak cepat. Kalau memang ada instruksi untuk mengintervensi, semua komponen pemerintah harus bekerjasama. Jangan sudah diucapkan, tapi realitanya di lapangan belum berjalan. Kasihan masyarakat yang berharap,” ujar Ketua Pemuda Perindo Pusat Effendi Syahputra ketika dimintai tanggapannya, Kamis (9/6).

Ia sebenarnya mengapresiasi langkah pemerintah yang berusaha mengendalikan daging. Itu langkah bagus, namun akan lebih bagus bila efeknya terasa.

“Sampai hari ini, harga daging di daerah-daerah , khususnya Sumatera Utara  saya dengar mencapai Rp120.000 bahkan di Aceh mencapai Rp130.000,” katanya.

Selain itu, tokoh muda ini turut menyoroti operasi pasar yang digelar pemerintah. Menurutnya, operasi pasar tanpa pengawasan yang ketat rawan penyelewengan. Banyak yang membeli sembako murah adalah golongan menengah ke atas.

Keadaan itu, kalau dibiarkan akan membuat kebijakan pemerintah menjadi sia-sia. Alumni Fakultas Hukum USU ini menyarankan, sebelum operasi pasar digelar, masyarakat miskin yang membutuhkan harus didata dan diberi kartu sesuai dengan identitasnya.

“Meminimalisir penyelewengan dan agar operasi pasar tepat sasaran saya kira itu perlu dilakukan. Atau kalau ada cara yang lebih efektif silahkan, tapi yang jelas harus ada pengawasan ketat,” ujarnya.

Senada juga disampaikan Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara yang mengatakan, bahwasanya kenaikan harga daging sapi sejauh ini ternyata tidak dirasakan oleh para peternak sapi. “Kenaikan itu yang merasakan adalah para pengusaha pengolahan daging, bukan peternaknya,” ujar Senator Sumatera Utara ini.

Karenanya, ia berpandangan, pihak kepolisian harus menyelidiki, kalau-kalau ada pengusaha nakal yang sengaja memainkan harga di pasaran. Sebab, rata-rata pengusaha pengolahan daging orangnya itu-itu saja.

“Ada monopoli, jadi seolah-olah daging langka padahal sengaja disimpan agar permintaan meningkat. Ini berlaku bukan hanya pada daging sapi saja, daging ayam juga begitu. Jadi mata rantai perdagangan harus ditelusuri pihak berwajib,” ujarnya.

Ia mengingatkan, gerak cepat pemerintah untuk mengatasi ini akan membuat publik semakin percaya bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi, bukan sebatas wacana. “Sekarang rakyat butuh aksi nyata, kita harus dukung pemerintah. Tapi jangan terlalu lama. Jangan lewat momentum Ramadan dan Idulfitrinya baru harga normal kembali, itu sama saja bohong,” tegasnya.