Effendi Syahputra: UU Narkoba Rawan Jual Beli Pasal

Medan, (Analisa). Tertangkapnya Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Bela­wan AKP IL yang ramai menjadi perbincangan masyarakat luas di Indonesia, berdampak negatif bagi citra penegak hukum.

Namun, pengamat hukum, Effendi Syahputra menilai keterlibatan oknum penegak hukum lebih dise­babkan lemahnya pasal dalam UU narkoba yang dianggap tidak kuat dan cenderung berpotensi terjadi transaksi kasus antara bandar narkoba yang tertangkap dan penyidik.

“Aparat penegak hukum terlibat kerjasama peredaran narkoba dengan bandar narkoba bukan hal baru, saya tidak kaget, kejadian di Belawan itu hanya fenomena gunung es, kalau mau di telisik lebih detail banyak akan ditemukan ,” kata Effendi Syahputra kepada Analisa Rabu (27/4).

Effendi mengatakan, dirinya baru saja berbicara dalam forum diskusi yang membahas mengenai pemberantasan narkoba di Sekretariat PB HMI di Jakarta, Selasa lalu. Pada kesempatan itu ia mengatakan, Pasal dalam UU Nar­koba (UU 35/2009) rawan jual beli pasal, bayangkan bandar narkoba bisa diarahkan menjadi pemakai narkoba oleh oknum penyidik, efeknya bandar narkoba hanya men­jalani rehabilitasi.

“Dan untuk itu ada uang besar sebagai maharnya kepada oknum penyidik, ini sudah penyakit lama soal kasus narkoba, uang biasa di praktisi hukum, kita tidak kaget lagi,” jelas Effendi yang merupakan pengacara muda di Jakarta ini.

Ketua Umum Pemuda Perindo ini juga mengapresiasi kerja Kepala BNN sekarang Budi Waseso (Buwas) yang terlihat begitu keras bekerja untuk melakukan pemberan­tasan narkoba secara masif.

“Saya apresiasi tinggi pada Buwas, terlihat komitmen penuh beliau untuk tidak bermain-main dengan pembe­rantasan narkoba, saya kira ini perlu terus dilanjutkan, kerja sama dengan PPATK untuk pantau rekening-rekening penyidik atau aparat-aparat penegak hukum yang berdinas dalan kaitan dengan pemberantasan narkoba.

Di sana titik rawannya, karena musuh BNN tidak hanya bandar narkoba, tetapi juga oknum-oknum internal polisi uang korup yang bekerja sebagai pengaman bandar-bandar narkoba besar,” katanya.

Effendi dalam diskusi tersebut juga berharap pemerintah untuk menghukum berat para pengedar, bandar maupun oknum aparat penegak hukum yang bermain-main dengan penyebaran narkoba.

“Saya kira oknum yang seperti di Belawan ini sudah sama juga seperti bandar, maka perlu juga dihukum berat, hukuman mati kalau perlu supaya ada efek jera dan efek takut untuk berbuat hal yang sama bagi para aparat penegak hukum,” kata alumni Fakultas Hukum USU ini.

Demikian juga yang sudah divonis mati, tambahnya, langsung eksekusi saja tidak perlu lama-lama karena akan bahaya juga kalau si terpidana ini mampu mengkon­soli­dasikan jaringan pengedar narkobanya dari balik jeruji besi.

Diskusi yang dengan pembicara Effendi Syahputra ter­sebut dihadiri para pengurus PB HMI. Juga hadir seba­gai pembicara forum diskusi “Ancaman Terorisme dan Narkoba terhadap Peradaban Umat Islam di Indonesia” antara lain Brigjend (P) Simson Sugiarto, Akademisi dan Pengamat Terorisme Sidra Tahta Mochtar.