Effendi Syahputra: Penindakan Pencemaran Lingkungan di Sumut Lemah

Medan, (Analisa). Buruknya pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara membuat beberapa elemen masyarakat resah. Effendi Syahputra salah satu tokoh muda Sumut yang juga konsen terhadap masalah-masalah lingkungan hidup ikut bersuara menyikapi hal tersebut.

Menurut Effendi, buruk nya penge­lo­laan lingkungan hidup terutama ma­salah limbah industri maupun rumah tangga tercermin dari banyak nya laporan masyarakat.

Banyak sungai-sungai yang me­ngai­ri daerah-daerah di Provinsi Sumut ter­cemar,  tak jarang laut pun seakan menjadi tempat pembuangan akhir untuk limbah-limbah berbahaya dan beracun tersebut.

“Banyak industri mau main enak saja untuk masalah limbah, ada yang langsung dibuang di sungai, ada yang di buang ke laut, ada juga yang ditimbun saja oleh mereka, ini tentunya sangat bahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat banyak,” kata Effendi kepada Analisa, Senin (22/2).

Ketua Ormas Persatuan Indonesia Sumut itu pun meminta melalui badan terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup Sumut untuk dapat menindak tegas industri-industri yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut tanpa pandang bulu dan takut oleh beking-beking di belakang industri tersebut.

“Pemerintah tegas saja, cabut saja ijin industri nya kalau sudah melanggar undang-undang lingkungan hidup, BLH dalam hal ini kan punya penyidik PNS sendiri, PNS nya dikuatkan, harus tegas dan jangan kompromi dengan pelaku-pelaku industri yang tidak mengindahkan soal-soal pengelolaan limbah nya yang benar,” jelasnya.

Effendi juga meminta peran serta pemerintah pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup untuk memberi penguatan kepada Badan Lingkungan hidup di Sumut agar kerja-kerja penin­dakan di lapangan bisa masif dan tajam.

“Data yang saya pegang ada 1.800an perusahaan penghasil limbah di Pro­vinsi Sumut ini, ironis nya BLH disini hanya punya 2 orang saja PPNS nya, bagaimana mau tajam?,” tanya­nya.

Apalagi, imbuhnya,  Provinsi Sumatera Utara ini sangat luas, sehingga peran yang seharusnya dilaksanakan PPNS BLH sekarang banyak akhirnya di kerjakan oleh pihak Kepolisian, ini yang akhirnya menjadi tidak optimalnya penegakan hukum pengelolaan limbah di Sumut.

“Banyak kasus limbah ini hanya jadi kasus 86 (damai-damai) di tingkatan kabupaten apalagi keca­matan, yang belum tentu petugas ke­po­lisian sektor nya menguasai per­ma­salahan UU Lingkungan Hidup,” ujar alumni Fakultas Hukum  USU ini.

Dalam kesempatan itu pula ia  meminta agar Parlemen Sumatera Utara segera konsen membuat perang­kat Peraturan Daerah yang tajam untuk ma­salah pengelolaan Lingkungan Hi­dup di Sumut.

Ia juga berharap DPRD Sumut harus pro aktif, reses di lapangan harus jadi bahan untuk menyusun sebuah Perda yang kuat soal pengelolaan lingkungan hidup.

“Terutama masalah Pengelolaan Limbah dari ribuan perusahaan penghasil limbah di Sumatera Utara ini, sehingga didapat suatu solusi ter­baik dan tersistem dalam pengelolaan limbah berbahaya yang dihasilkan oleh industri tersebut,” kata Effendi. (br)

Sumber : http://harian.analisadaily.com/kota/news/penindakan-pencemaran-lingkungan-di-sumut-lemah/216589/2016/02/24