Brigade Petani Untuk Perjuangan Agraria

Mungkin kita mengenalnya dengan istilah tanah tumpah darah sebuah ucapan yang sewaktu-waktu menjadi mantra untuk perjuangan rakyat kita. Peradaban selalu dimulai dari tanah-tanah subur, tanah yang disumpah Tuhan untuk kesejahteraan manusia beserta keadilan dunia. Indonesia kita sebuah negeri dalam prahara yang dipentaskan diatas tanah gemah ripah loh djinawi, hanya memunculkan lakon kematian dan kesedihan tanpa akhir. Petani adalah para prajurit yang berperang untuk menghancurkan kelaparan, justru malah dipenjara dalam rumah kebodohan oleh para manusia-manusia rakus.  

Ketika tulisan ini mulai dituangkan bait-per-bait, kita tahu dibelahan Indonesia lain para petani berkumpul rapat serta bergerak untuk terus menuntut hak-hak mereka. Mereka bukan saja memperjuangkan hak-hak agraria yang memang selayaknya bagian dari mereka, namun juga sedang memerangi kemiskinan yang habis-habisan menyerang rakyat kita. Negara ini sudah terlalalu lama mengidap amnesia, lupa akan pentingnya peranan para petani untuk membangun bangsa. Ditengah budaya agraris yang begitu kental dikandung badan, semestinya peranan petani bisa dimaksimalkan sebagai penopang kehidupan bangsa.

Perjuangan Agraria Kaum Petani

Kembali membicarakan persoalan petani dan agraria, mengingatkan kita untuk membuka lembaran sejarah perjuangan kaum tani Indonesia. Kurang lebih 53 tahun yang lalu negara ini melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960. Inilah pijakan awal perspektif republik memandang persoalan agraria kala itu, dengan kata lain land reform untuk rakyat.

Kelahiran kebijakan ini selalu mengingatkan kita kepada seorang sosialis sejati Mohammad Tauchid, tanpa berlebihan nama ini boleh kita agungkan sebagai Bapak Kaum Tani Indonesia. Dalam perjuangan legislasi UUPA 60 itu adalah buah dari pengejawantahan pasal 33 dari UUD 45. Ada bahasa yang akan selalu mengingatkan kita dalam persoalan agraria, “agraria tak lepas dari  persoalan tanah dan persoalan hidup dan sumber penghidupan manusia, Perebutan tanah berarti perebutan sumber makanan, perebutan sumber penghidupan bagi manusia. Untuk itu, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya”, Moch. Tauchid (1952).

Dan hari ini terjadi diskriminasi perjuangan kaum tani Indonesia, seperti republik sekarang enggan untuk melanjutkan mimpi luhur founding father dalam aspek kehidupan petani. Justru kita sering kali meliat persoalan konflik agraria yang tak kunjung selesai, tidak ada jalan tengah disana negara absen dalam situasi itu, dan berakhir dengan pertumpahan darah yang sia-sia. 2011 kita digegerkan dengan kasus Mesuji, prahara konflik agraria yang berujung pada pembakaran rumah serta pembunuhan warga. Pasca konflik itu 2012 pemerintah membentuk sebuah tim pencarian fakta, namun pada perjalanannya itu hanya menguak kasus dipermukaan yaitu pembunuhan. Esensi persoalan tidak kembali diselidiki, yaitu persoalan agraria yang juga melibatkan pengusaha-pengusaha besar di Sumatera Selatan.

Persoalan lainnya tidak hanya di Mesuji, konflik agraria sudah mulai merebak di sejumlah daerah di Indonesia seperti di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN), sampai tahun 2011 terdapat 14.337 sengketa pertanahan. Selain konflik antara warga dengan pihak pengusaha dan penguasa serta dengan aparat penegak hukum, konflik juga terjadi antar sesama warga (pendatang dengan  penduduk asli, maupun warga yang  pro dengan yang anti perkebunan).

Khusus di Sumatera Utara di mana pekerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II berhadapan dengan warga Namo Rube Julu, Kecamatan Kutalimbaru (Kompas, 28/5/2012). Masyarakat pulau padang yang berkonflik dengan PT. RAPP serta Konflik antara warga tapung hulu dengan PT. RAKA. Bukan saja di Tapung Hulu, PT RAKA juga berkonflik dengan masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir. kemudian warga Desa Batang Kumu, Rokan Hulu bentrok dengan PT Mazuma Agro Indonesia (MAI). Tiga rumah warga dirusak. Konflik juga terjadi antara warga dengan PT. MAI yang menelan korban 5 orang luka akibat penembakan. Kemudian di desa bulu hala dumai juga berkonflik dengan PT. SGP (APP Group) yang menelan satu orang korban dari pihak masyarakat, sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya.

Hal-hal serupa memiliki kesamaan dalam perjuangan ditanah Melayu-Deli, kita mengenal tokoh kharismatik Afnawi Noeh yang bertempur habis-habisan dalam perjuangan agraria bersama Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI). Perjuangan mereka sudah dimulai sebelum republik Indonesia menikmati kemerdekaannya. Pada awal-awal menjelang reformasi di tahun 1995, Afnawi Noeh memimpin pergerakan reklaiming di 27 tempat dengan cara membangun pondok dan menanami jagung dan sayuran. Perjuangan ini mendapat rekasi kontra-revolusioner oleh PTPN II, yang mengklaim bahwa tanah yang di reklaiming oleh BPRPI adalaha HGU yang harus disahkan oleh pemerintah. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, pernah dikeluarkan kebijakan pemberian tanah seluas 5.000 hektare kepada BPRPI namun sampai saat ini tananh itu tidak kunjung dimiliki oleh BPRPI hingga saat ini. Perjuangan BPRPI tidak berenti setelah wafatnya Afnawi Noeh (Abah), kemudian perjuangan itu dilanjutkan oleh Haroen Noeh. Di awal tahun 2012 ini, BPRPI, dibawahkepemimpinan Harun Noeh, masih menghadapi kekerasan di beberapa titik yang tetap dipertahankan seperti Mabar, Kelambir Lima, Percut, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Bandar Kalippa dan Patumbak. Dilema perjuangan BPRPI adalah disatu sisi tidak ingin legalisasi tanah secara individual, yang menimbulkan rentannya tanah-tanah yang direklaim itu untuk diokupasi oleh pihak lain.

Menjawab Mimpi Petani Kita

Yang harus kita ingat adalah inti dari tujuan bernegara, minimal ada dua ayat yang harus diamalkan yaitu; keadilan dan kesejahteraan yang harus dihayati sampai mati. Maka kembalilah kepada Hatta dalam pidatonya ‘Ekonomi Indonesia di Masa Dedepan’ pada awal-awal kemerdekaan. Secara tersirat dalam gagasannya bahwa tanah menjadi hal yang penting dalam kehidupan bernegara kedepan. Kepemilikan tanah yang secara berlebihan justru berlawan dengan semangat keadilan itu, dan semakin sulit untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan kepemilikan tanah tidak boleh dijadikan alat kekuasaaan karena prilaku itu sama halnya dengan kembali mempertahankan feodalisme kekuasaan. Gagasan yang sebenarnya juga sejalan dengan pandangan Sjahrir, dalam ‘Perjuangan kita’ mengajarkan menjadi pejuangan kemanusian yang tangguh. Memberikan pemahaman luas akan definisi perjuangan kemanusian. Memberikan sebuah arti perjuangan yang juga memperkuat basis penghetauan, sehingga kita memahami arah perjuangan itu.

Pembahasan singkat ini, diharapkan bisa kembali menjadi bahan refleksi segar untuk perjuangan petani dan agraria. Dengan segala kelangsungan sejarah kaum tani Indonesia, serta pasang surutnya perjuangan itu namun tidak ada boleh kata ‘pasrah’ terucap untuk kita. Perjuangan memang belum berakhir, namun juga kita tidak bisa berdiam diri menonton prahara kebiadaban atas kepemilikan lahan yang berlebihan.

Mimpi-mimpi itu biarkan terus bersemai serta memuat imajinasinya sendiri, namun pekerjaan para kaum intelektual kelas menengah juga harus bersama disadarkan memperjuangakan keadilan. Kampus tidak boleh dijadikan menara gading yang hanya membahas lembaran-lembaran buku. Univesitas harus mampu menempa anak bangsa menjadi pejuang rakyat. Dengan itu perlawan ketidakadilan bukan diwujudkan sekedar dengan amarah berantah, seperti prilaku membabi-buta tanpa tujuan. Maka mari sibukan perhelatan media dengan persoaalan-persoalan rakyat, perdebatan yang memuncak untuk dedikasi rakyat. Gerakan kaum tani harus selaras dalam pembahasan ruang kelas, sehingga rakyat bisa menuntut dari fungsi pendidikan bahkan menikmati hasil dari perkembangan dunia penghetauan. Mulai saat ini maka berhentilah mencibir perjuangan kaum tani, berhenti mengeluh ketika lalu lintas jalan ibu kota diramaikan para brigade topi caping memanggul pacul. Karena sejatinya keringat mereka yang menetes diatas terik matahari, bukan sebatas memunculkan huru-hara kendati mereka ingin membunuh kemiskinan. Akhirnya selamat Hari Tani Nasional, Petani Sejahtera, Negara Makmur Sentosa.