BDB Mengalir Sampai Jauh

Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di Sumatera Utara yang kini tiba-tiba mencuat menjadi buah bibir masyarakat Sumut seharusnya menjadi satu program penguatan pada sektor keuangan kepada daerah-daerah (Kabupaten/ Kota) yang ditujukan untuk membantu program-program kerja pembangunan daerah. Secara idealnya, program ini diharapkan mampu menjadi penunjang pembangunan di daerah-daerah agar lebih agresif. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa permsalahan yang muncul sebagai implikasi negatifnya.

Regulasi lemah

Lemahnya regulasi  dan kurangnya standarisasi  dalam penetapan jumlah besaran bantuan menjadikan program BDB ini menjadi  tidak tentu arahnya dan akhirnya dapat digunakan sebagai “mainan” untuk kepentingan politik kelompok tertentu. , Menteri Dalam Negeri sewajarnya dapat mengevaluasi program tersebut karena berdampak buruk dan melahirkan bentuk diskriminasi terhadap daerah-daerah, yaitu daerah yang mendapat bantuan dalam jumlah besar dan kecil.

 Kuat indikasi bahwa program ini hanya menjadi mainan politik semata karena dalam pengaliran BDB yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belakangan disinyalir bahwa pengeluaran dana tidak dilakukan melalui sidang paripurna dan Hal ini membawa dugaan adanya indikasi penyalahgunaan keuangan yang dilakukan petinggi di Pemerintahan Provinsi ini dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga jelas-jelas dinilai menetepikan asas tranparansi publik yang pada pertengahannya menyeret nama-nama pejabat teras dilingkungan Pemprovsu sebagai saksi bahkan tersangka terkait isu ini.

 Bentuk output dari sebuah kebijakan publik ala BDB disumut ini mencirikan kurang profesionalnya pemerintah daerah dalam menjalankan dan mengayomi otonomi di daerah bawahannya yang seharusnya bisa menjadi alat pembelajaran politik bagaimana sebuah input (kepentingan publik ) digubah menjadi sebuah program kerja (policy) dan menghasilkan (output) yang berdampak positif untuk kepentingan publik.

Yang dapat digambarkan secara idealnya adalah input yang merupakan perlunya bantuan tambahan dana percepatan pembangunan untuk daerah, policy nya adalah pemerintah pusat memberikan instruksi ke pemerintah daerah untuk program kerja (dalam hal ini BDB), dan output nya adalah hasil pembangunan yang merata dan terakselarasi dengan baik.

Tetapi kita ditemui saat ini adalah lemahnya aturan dari kebijakan pemerintah pusat tersebut dan memunculkan efek negatif kepada pemerintah daerah yang kurang memiliki (political will) dalam mengutamakan kepentingan publik dalam hal transparansi dan pengawasan penggunaan dana bantuan, sehingga terdapat sebuah kabupaten atau kota yang seharusnya menerima anggaran yang besar sesuai dengan kebutuhan daerah itu malah hanya menerima sedikit sekali, sehingga akhirnya munculah tragedy dimana salah seorang kepala daerah kabupaten yang saat ini menjadi tersangka korupsi BDB karena diduga menerima suap Rp 1 miliar dari seorang kontraktor proyek BDB, inilah salah satu bentuk penyimpangan yang menguatkan alibi bahwa BDB ini syarat akan kepetingan Pribadi maupun Golongan dari para pejabat-pejabat pengambil kebijakan. Hal penangkapan salah satu Bupati tersebut juga memunculkan efek negatif kepada daerah-daerah lain, karena banyak kepala daerah yang saat ini menjadi takut mencairkan dan menyerap dana BDB karena ada traumatic dan rasa ke hati-hatian sehingga sudah barang tentu apa yang diharapkan dalam program BDB ini jauh dari apa yang diharapkan.

Jadi dapat dikatakan akibat lemahnya regulasi pemerintah pusat membawa dampak kepada lemahnya regulasi pemerintah daerah sehingga penyaluran dana dalam praktiknya untuk kepentingan publik dan pembangunan tidak memberikan hasil yang efektif yang dapat dirasakan masyarakat.

Saran dan kesimpulan

Harapan kepada pemerintah pusat adalah harus dilakukannya revisi terhadap aturan dan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah karena dalam Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belum memiliki parameter yang jelas dalam menetapkan besaran bantuan terhadap suatu daerah. Karena tidak adanya parameter dan standarisasi penentuan besarnya jumlah bantuan dapat menjadi peluang untuk terjadinya lobi politik antara pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota untuk mendapat jumlah yang lebih besar, tentu ini menjadi sarat akan penyimpangan-penyimpangan. Selain itu juga mekanisme pemberian bantuan juga harus didasari asas efektifitas dan bukan hanya melihat skala prioritas dan urgensi yang nantinya juga dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Harapan kepada pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan dari kebijakan pemerintah pusat seharusnya menjunjung tinggi asas tranparansi dan netral dalam mengulurkan BDB. Selain itu juga Pejabat Eksekutif Sumut harus memperkuat komunikasi politik antar lembaga (Eksekutif- Legislatif) karena perananan Banggar DPRD Sumut juga menjadi penting ketika dana akan diturunkan untuk kepentingan proyek-proyek di daerah.

Penulis adalah Ketua DPW Perindo Sumut dan Caleg DPR RI Partai Hanura Dapil Sumut I